Ticker

6/recent/ticker-posts

Pemda Muna Jawab Keluhan Tenaga Honorer, Berikut Penjelasan Sekda Muna Eddy Uga

Sejumlah tenaga honorer dari berbagai instansi melakukan demonstrasi di Kantor Bupati Muna pagi hari tadi, Jumat 3 Januari 2025.

Dalam aksinya, honorer meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna untuk mengkroscek seluruh data honorer. Hal ini disinyalir adanya tenaga honorer yang tidak aktif atau lebih dikenal honorer siluman, tetapi tetap mendapatkan hak.

Salahsatunya mengantongi Surat Keputusan (SK) honor dari Pemda, padahal nyatanya tidak aktif, ungkap salah seorang diantara demonstran tersebut.

"Dia juga menambahkan, lebih ironisnya lagi adalah ada tenaga honorer yang tidak aktif berkantor namun saat seleksi penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) ikut serta dan lulus seleksi.

Sementara, kami yang aktif ini tidak lolos, sambungnya.

Kemudian, demonstran lainnya berharap agar Pemda Muna memikirkan tenaga honorer yang tidak mahir menggunakan perangkat lunak (Komputer) saat ikut seleksi P3K.

Bila perlu, langsung ada pengangkatan tanpa melalui tes lagi, kata wanita yang mengaku sudah puluhan tahun menjadi tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Jujur saja, sudah pasti kami tidak lolos seleksi, karena kami tidak menguasai Komputer sehingga berdampak pada nilai, katanya.

Setelah ragam pendapat dan tuntutan dikemukakan, Pemda Muna melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Muna Eddy Uga menjawab bakal menelusuri aduan yang disampaikan demonstran.

"Ini akan menjadi perhatian serius Pemerintah, kalau benar terbukti sesuai apa yang disampaikan hari ini maka kami tidak segan-segan bersurat ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk dibatalkan kelulusannya, kata Eddy Uga.

Eddy Uga menimpali, bahwa walaupun sudah dinyatakan lulus seleksi, itu bisa batal apabila ada data administrasi yang tidak benar adanya. Termasuk soal SK, ucapnya.

Terkait dengan honorer yang tidak mahir menggunakan Komputer dalam mengikuti tes/seleksi P3K, Sekda Muna janji akan konsultasi di BKN.

Karena hal ini kewenangan BKN, maka tugas kami selaku Pemerintah Daerah sebatas konsultasi. Mudah-mudahan ada skema lain yang dapat diberlakukan saat seleksi kepada honorer yang tidak bisa menggunakan Komputer, ujar Eddy Uga.

Usai dialog bersama Sekda Muna, para honorer terlihat puas dengan respon Pemda Muna hingga bertepuk tangan. "Hasrul"

Posting Komentar

0 Komentar