Gebrakan Baru BPN Muna, Bakal Sertifikasi Tanah Di Kampung Lama "Kotano Wuna" Tahun 2025

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara melalui Tim Satuan Tugas Redistribusi Tanah, terus bergerak melakukan percepatan sertipikasi tanah.

Kali ini lokasinya berada di Muna bagian selatan yakni, Desa Kotano Wuna Kecamatan Tongkuno, dengan luas objek yang akan di sertipikatkan mencapai 2.033,4 Ha (Hektar are).

"Desa Kotano Wuna merupakan Desa lokasi kegiatan yang unik dan kompeleks, selain terdapat cagar budaya yaitu benteng Keraton Kotano Wuna, terdapat pula permukiman atau penggunaan tanah oleh masyarakat secara turun temurun sejak dahulu kala.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Muhammad Ali Mustapah lewat Ketua Satgas Redistribusi La kariya.

Ia menambahkan, bahwa penetapan Desa Kotano Wuna merupakan salah satu hasil dari rekomendasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Muna Tahun 2024 lalu.

"Sehingga pada Rabu kemarin tanggal 29 januari 2025, kami telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan. Kami juga sudah sampaikan dan jelaskan secara detil syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat setempat, baik itu syarat administrasi, syarat yuridis, maupun syarat fisik, ucap Kariya kepada sejumlah wartawan, Kamis 30 Januari 2025.

Lebih lanjut Kariya menyampaikan, bahwa Desa Kotano Wuna ini belum pernah ada kegiatan sertipikasi massal seperti ini. Jadi ini, untuk pertama kalinya.

Pihaknya juga mengetahui bahwasannya, dilokasi tersebut terdapat benteng keraton Kotano Wuna, maka didominasi oleh kawasan hutan serta memiliki riwayat penguasaan dan penggunaan tanah itu turun temurun.

Maka dari itulah, kami sangat mengharapkan sekali partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan keterangan penguasaan tanahnya secara jujur dan akuntabel, ujar Kariya.

Selain itu sambungnya, tidak kalah pentingnya adalah kolaborasi dan kerjasama dengan Pemerintah Desa dalam verifikasi dan validasi keabsahan alas hak.

"Untuk diketahui, setelah dilakukan penyuluhan kegiatan, selanjutnya akan diadakan pengukuran dan pengumpulan alas hak yang hasilnya nanti, akan menjadi data untuk diseleksi melalui forum sidang GTRA yang diketuai langsung oleh Plt Bupati Muna Drs. H. Bachrun, M.Si., tutupnya. "Hasrul"