 |
| Karikatur: Dittipidkor Bareskrim Polri |
Pelaksanaan kegiatan Dana Desa (DD) banyak menuai protes dikalangan masyarakat, bukti bahwa alokasi anggaran yang sumbernya dari APBN ini tidak baik-baik saja.
Di Kab. Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, ada beberapa Desa yang firal disosial media dipenghujung tahun 2024 lalu, mulai dari kantor Desa disegel warga hingga seorang ibu rumah tangga mengomel tidak pernah tersentuh bantuan dari dana tersebut.
Banyaknya polemik di Desa membuat Jangkar (Jaringan Anti Korupsi) Sulawesi Tenggara, angkat bicara.
Arjiun, Koordinator Jangkar Kab. Muna menyebut banyak Desa di Muna pengelolaan DD amburadul alias tidak sesuai dengan seharusnya. Seperti dugaan markup anggaran kegiatan, perencanaan kegiatan tidak melalui musyawarah Desa dan masih banyak lagi.
Bahkan, ada Kepala Desa yang mengganti perangkat Desa tidak sesuai regulasi, diganti tanpa alasan yang jelas atau hanya karena sentimen pribadi. Anehnya, yang menggantikannya juga diduga hanya atas nama. Lantas pertanyaannya, siapa yang menikmati honornya!? beber Arjiun.
Masih banyak lagi dengan ragam modus operandi kata Arjiun. Sehingga, hal ini mesti menjadi perhatian serius oleh Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.
Arjiun menambahkan, kejahatan pengelolaan DD jangan hanya berakhir pada pengembalian saja saat ada temuan. Melainkan, setiap oknum (Kepala Desa) harus dikasi efek jera sebagai warning bagi Desa lainnya.
Melalui Nusantarainfo.id Sabtu 4 Januari 2025, aktifis yang berasal dari Kecamatan Watopute (Muna) ini menyampaikan bakal membawa sejumlah data dugaan tindak pidana korupsi di APH pekan depan. "Hasrul"
0 Komentar