Aksi tersebut, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkup pemerintah Daerah Kab. Muna pada tahun 2022 lalu.
Program itu didanai lewat Dana Desa (DD) dengan besar anggaran masing-masing Desa 30 juta rupiah, sehingga total keseluruhan lebih dari 3 Miliar rupiah.
"Hasanudin Kansi menduga, bahwa program pengadaan bibit kopi fiktif. Pasalnya, tidak ada satupun Desa menanam bibit kopi yang diadakan oleh Dinas PMD Kab. Muna."
KPK harus segera menyelidiki dan memeriksa Kepala Dinas PMD Kab. Muna Rustam, KPK seyogyanya turun kedesa untuk memastikan langsung keberadaan kopi yang sudah merugikan keuangan Negara, desak Hasan kepada KPK.
"Berikutnya, Hasan mempertanyakan sejauh mana penanganan Kasus dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi beberapa pejabat birokrasi di Kab. Muna, sampai dimana hasilnya sekarang!? tanya Hasan."
Pada aksinya, Lembaga APP Sultra tidak diketemui oleh anggota KPK. Atas hal itu, Ketua Dewan Pembina Lembaga APP Sultra akan kembali menggelar aksi digedung KPK sampai ada penanganan kasus.
Kami jauh-jauh datang dari daerah, hanya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Kab. Muna. Sebab, permasalahan ini sudah menjadi pembahasan luas ditengah masyarakat, kata Hasan (27/2/2023).
0 Komentar