Rapat Kerja DPR RI bersama Kemendikbudristek bahas Rancangan undang-undang (RUU) Sisdiknas tentang tunjangan sertifikasi Guru, tunjangan sertifikasi guru bagi guru PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK pada September 2022.
Pembahasan RUU Sisdiknas terkait dengan pemutihan tunjangan sertifikasi Guru.
Dari laman Kemendikbudristek, Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan bahwa RUU Sisdiknas bertujuan agar bisa memberikan penghasilan yang layak bagi guru-guru, khususnya guru yang belum sertifikasi.
Nadiem menyebutkan, dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengatur bahwa para pendidik yang ingin mendapatkan tunjangan sertifikasi harus mengikuti program PPG Dalam Jabatan (Daljab).
Kemendikbud menyampaikan bahwa telah banyak pendidik yang mengantre hingga puluhan tahun hanya untuk bisa sertifikasi dari program PPG Daljab. Sementara, tunjangan profesi itu yang sebenarnya dapat memblokir guru-guru untuk bisa mendapatkan tunjangan seperti ASN lainnya,” kata Nadiem.
Dalam RUU Sisdiknas, Nadiem menjelaskan bahwa bagi guru yang belum sertifikasi bisa langung mendapatkan tunjangan dan penghasilan yang layak bila RUU Sisdiknas disahkan. Ada 193.954 Guru Lulus ASN PPPK tahun 2021 lalu belum mendapatkan Formasi dan akan Diselesaikan.
Disamping itu, Nadiem menuturkan bahwa setiap tahun tidak banyak guru yang dapat di sertifikasi, karena kapasitas yang terbatas. Pasalnya, setiap tahun PPG kapasitasnya hanya 60 ribu, belum lagi harus dibagi antara guru baru PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan. Terdapat pula sebanyak 1,6 juta guru dari berbagai daerah yang belum sertifikasi, karena menunggu antrean.
Oleh karena itu, sejak tahun 2005 sampai sekarang, hanya 1,3 juta guru yang masuk sertifikasi, sedangkan 1,6 juta nya lagi bakal menunggu 20 - 30 tahun lagi,kata Nadiem. Sehingga kita berharap melalui RUU Sisdiknas ini akan berdampak pasti kepada kesejahteraan guru.
0 Komentar